Sebagai negara demokrasi, mahasiswa menjadi salah satu aktor yang mengawasi dan menjaga jalannya demokrasi. Secara historis, gerakan mahasiswa banyak terlibat dalam kehidupan politik Indonesia. Melalui serangkaian pergerakan, mahasiswa senantiasa menyampaikan aspirasi tentang jalannya pemerintahan dan kebijakan pemerintah, agar semata-mata tetap memprioritaskan kepentingan rakyat.

Demonstrasi menjadi salah satu cara mahasiswa menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Kebersamaan mahasiswa dalam berpendapat diharapkan menggugah para wakil rakyat dan pemerintah, agar tetap memegang norma-norma kemanusiaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca Lainnya :

• ALIANSI MAHASISWA UGM TETAP MENJAMIN UNTUK MENJAGA KABUPATEN SLEMAN KONDUSIF0
• MASYARAKAT DUSUN DUKUH MADUREJO PRAMBANAN KOMITMEN JAGA KONDUSIFITAS WILAYAH0
• BSM CK MLATI BERKOMITMEN MENJAGA KAMTIBMAS SLEMAN KONDUSIF0
• GPK KABUPATEN SLEMAN BERKOMITMEN MENJAGA KABUPATEN SLEMAN TETAP AMAN DAN KONDUSIF0
• FORUM BEM DIY SIAP JAGA KONDUSIFITAS KABUPATEN SLEMAN DALAM RENCANA AKSI UNJUK RASA0

Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa mulai bermunculan seiring dengan memanasnya situasi politik dan ekonomi pada tahun 1960-an, yang mendorong adanya krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi terjadi karena adanya inflasi yang mencapai angka 450–600% karena pemerintah mencetak uang yang sangat banyak. Akibat dari adanya inflasi adalah harga-harga barang justru makin sulit didapatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Krisis politik terjadi karena situasi perpolitikan Indonesia pada saat itu didominasi oleh tiga kekuatan yang berbeda: Bung Karno, Angkatan Darat, dan PKI. Angkatan Darat dan PKI saling bertentangan, akan tetapi kedua kubu masing-masing mencitrakan diri sebagai pendukung Presiden Soekarno. Eskalasi situasi politik yang makin memburuk ditandai dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965, peristiwa penyerangan terhadap para jenderal Angkatan Darat yang menelan tujuh korban. PKI dianggap bersalah dalam Gerakan 30 September, sementara Bung Karno yang dekat dengan PKI berada dalam posisi yang sulit. Dengan dibantu oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), pada tahun 1966 mahasiswa melakukan rangkaian aksi demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi tentang ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soekarno.

Sementara itu, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat Aliansi Jogja Memanggil yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi mahasiswa di Yogyakarta aktif dalam menanggapi permasalahan yang ada di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta baik itu soal pendidikan, kesehatan, agraria, dan bahkan infrastruktur. Hal tersebut dianggap karena ketidakmampuan negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Baru-baru ini Aliansi Jogja Memanggil menyuarakan Rencana Aksi Unjuk Rasa Seruan Perlawanan Indonesia Gelap. Gerakan Indonesia Gelap mewarnai kebijakan kontroversial dari pemerintahan Prabowo-Gibran. Gerakan ini dilakukan baik melalui aktivisme digital maupun aksi turun ke jalan yang diperjuangkan oleh mahasiswa dan rakyat Indonesia di berbagai wilayah sebagai bentuk kritik atas keputusan yang dibuat serta menyoroti 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran. Aksi massa atau demo merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Bagi mahasiswa, aksi turun ke jalan adalah cara untuk menjadi orang yang lebih dewasa dengan keluar dari zona nyaman di ruang kuliah untuk menyuarakan kegelisahan yang dirasakan masyarakat. Selain itu, kampus yang merupakan rahim untuk melahirkan pemimpin di masa depan, tidak ingin melahirkan pemimpin yang tidak adil melainkan pemimpin yang dewasa dengan kematangan berpikir.

Dalam berdemonstrasi, mahasiswa dan massa menawarkan manifesto yang ingin diwujudkan kepada pihak yang dituju. Istilahnya, mahasiswa mampu memberikan sesuatu yang sifatnya perubahan dan memberikan dampak yang lebih baik dari kajian strategis yang telah dilakukan. Demo Indonesia Gelap yang diwarnai dengan aksi turun ke jalan ini tidak hanya terpusat di ibukota Jakarta, tetapi juga di beberapa wilayah Indonesia seperti Makassar, Solo, Surabaya, Samarinda, Aceh, Bali, dan Banjarmasin. Tuntutan yang disampaikan pun berbeda-beda meskipun hulu dari aksi ini adalah Inpres No.1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Sdr. Umar Ma'ruf selaku ketua Presma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menjadi salah satu Koordinator Aliansi Jogja Memanggil ini siap memimpin Aliansi Jogja Memanggil untuk berjuang dengan tetap menjaga kondusifitas di Kabupaten Sleman. Aliansi Jogja Memanggil sendiri menyatakan siap menjadi pelopor generasi muda terutama seluruh elemen Mahasiswa di DIY untuk turut serta serta bersama sama elemen masyarakat, Polri dan TNI dalam menjaga kabupaten Sleman supaya tetap kondusif.