Sebagai negara demokrasi, mahasiswa menjadi salah satu aktor yang mengawasi dan menjaga jalannya demokrasi. Secara historis, gerakan mahasiswa banyak terlibat dalam kehidupan politik Indonesia. Melalui serangkaian pergerakan, mahasiswa senantiasa menyampaikan aspirasi tentang jalannya pemerintahan dan kebijakan pemerintah, agar semata-mata tetap memprioritaskan kepentingan rakyat.

Demonstrasi menjadi salah satu cara mahasiswa menyampaikan aspirasi terhadap pemerintah. Kebersamaan mahasiswa dalam berpendapat diharapkan menggugah para wakil rakyat dan pemerintah, agar tetap memegang norma-norma kemanusiaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca Lainnya :

• BRIGADE JOXZIN BERKOMITMEN MENJAGA KAMTIBMAS SLEMAN KONDUSIF.0
• FORUM KRONGGAHAN BERSATU TOLAK PEMBANGUNAN LIQUID CAFE DI KRONGGAHAN0
• PAGUYUBAN PEDAGANG KELILING KECAMATAN PAKEM TITIP HARAPAN BESAR DI PILKADA 20240
• MANTAN NARAPIDANA TERORIS SIAP BERPERAN AKTIF MENGEDUKASI MASYARAKAT 0
• FORUM KOMUNIKASI PETANI KALASAN AKAN JALIN KOMUNIKASI UNTUK ATASI MASALAH ALIRAN AIR PERTANIAN0

Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa mulai bermunculan seiring dengan memanasnya situasi politik dan ekonomi pada tahun 1960-an, yang mendorong adanya krisis ekonomi dan politik. Krisis ekonomi terjadi karena adanya inflasi yang mencapai angka 450–600% karena pemerintah mencetak uang yang sangat banyak. Akibat dari adanya inflasi adalah harga-harga barang justru makin sulit didapatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, krisis politik terjadi karena situasi perpolitikan Indonesia pada saat itu didominasi oleh tiga kekuatan yang berbeda: Bung Karno, Angkatan Darat, dan PKI. Angkatan Darat dan PKI saling bertentangan, akan tetapi kedua kubu masing-masing mencitrakan diri sebagai pendukung Presiden Soekarno. Eskalasi situasi politik yang makin memburuk ditandai dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965, peristiwa penyerangan terhadap para jenderal Angkatan Darat yang menelan tujuh korban. PKI dianggap bersalah dalam Gerakan 30 September, sementara Bung Karno yang dekat dengan PKI berada dalam posisi yang sulit. Dengan dibantu oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), pada tahun 1966 mahasiswa melakukan rangkaian aksi demonstrasi untuk menyalurkan aspirasi tentang ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soekarno.

Aliansi Jogja Memanggil yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi mahasiswa di Yogyakarta aktif dalam menanggapi permasalahan yang ada di Indonesia khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta baik itu soal pendidikan, kesehatan, agraria, dan bahkan infrastruktur. Hal tersebut dianggap karena ketidakmampuan negara dalam menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Baru-baru ini Aliansi Jogja Memanggil menyuarakan aksi terkait Hari Tani yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024. Hari Tani Nasional adalah hari yang menjadi sejarah untuk memperingati bagaimana perjuangan golongan petani hingga pembebasan mereka dari kesengsaraan. Hari Tani Nasional kemudian dibentuk atas persetujuan Presiden Soekarno. Hal ini terwujud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1963. Di Masa orde baru, ada berbagai perubahan di bidang pertanian. Pada 1974 dibentuk Badan Litbang Pertanian berdasarkan Keppres tahun 1974 dan 1979. Kemudian pada 1980 didirikan Departemen Koperasi secara khusus. Koperasi ini dibentuk untuk membantu para petani kecil di luar Jawa Bali agar dapat meningkatkan usaha pertanian berskala lebih besar. Pada 1983 terjadi reorganisasi di Badan Litbang Pertanian. Hal ini sesuai dengan Kepres No 24 Tahun 1983.

Sdr. Nugroho Prasetyo Aditama selaku ketua BEM KM UGM yang menjadi salah satu Koordinator Aliansi Jogja Memanggil ini siap memimpin Aliansi Jogja Memanggil untuk berjuang dengan tetap menjaga kondusifitas di Kabupaten Sleman. Aliansi Jogja Memanggil sendiri menyatakan siap menjadi pelopor generasi muda terutama seluruh elemen Mahasiswa di DIY untuk turut serta serta bersama sama elemen masyarakat, Polri dan TNI dalam menjaga kabupaten Sleman supaya tetap kondusif.