Peredaran paham-paham terorisme/radikal di masyarakat menjadi momok yang kiranya harus diperangi bersama. Apalagi, berbagai paham itu menyebar dengan sangat luas melalui berbagai media, seperti media sosial, media pesan dan dapat terjadi secara langsung face to face. Berbagai paham radikal akan muncul di permukaan dan berpotensi mengganggu keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia

Melawan paham-paham terorisme/radikal bukanlah pekerjaan rumah bagi satu pihak semata. Melawan radikalisme merupakan pekerjaan bersama, antara para stakeholder dan masyarakat demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah melalui aparat keamanan bersama masyarakat umum lainnya mengajak para stakeholder untuk menyamakan visi dalam melawan radikalisme yang kerap meresahkan di kehidupan sehari-hari baik itu di media sosial, maupun rumor dari mulut ke mulut. perlu adanya kesepakatan bersama antara para stakeholder, media di DIY, para pemuda millineal, serta unsur lainnya  untuk bersama-sama memerangi radikalisme

Baca Lainnya :

• DEBU DAN RETAKNYA JALAN JADI KELUHAN WARGA JEGLONGAN, PROYEK TOL JOGJA-BAWEN TERANCAM?0
• WARGA BATAK DI KABUPATEN SLEMAN SIAP JAGA KONDUSIFITAS SLEMAN0
• KSBSI DIY SIAP CIPTAKAN SITUASI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN0
• LASKAR WILD BULLS BERKOMITMEN MENJAGA KAMTIBMAS KABUPATEN SLEMAN KONDUSIF0
• BRIGADE JOXZIN SLEMAN TEGASKAN KOMITMEN JAGA KAMTIBMAS0

Pada era modernisasi saat ini banyak isu-isu beredar khususnya di kalangan masyarakat. Bersamaan dengan maraknya aksi terorisme, radikalisme, dan berita hoax yang berkembang saat ini sangat rentan menyebabkan perpecahan baik itu horizontal maupun vertikal.  Menyikapi situasi kondisi masyarakat saat ini serta masuknya tahun demokrasi dimana saat ini sudah memasuki tahapan Pilkada Serentak yang sarat akan terjadinya propaganda dan gangguan kamtibmas, guna menganisipasi konflik sosial, maka diperlukan suatu terobosan manajemen sosiokultur di masyarakat untuk dapat memacu pola pikir masyarakat secara dewasa khususnya sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah pada umumnya

Untuk mengantisipasi aksi teror yang mungkin dilakukan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan baik itu secara langsung maupun tidak langsung sebab tanggung jawab menjaga keamanan bukan cuma dibebankan pada aparat pemerintahan saja, namun juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Masyarakat melalui berbagai ormas kontra radikal diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam melawan sikap-sikap intoleransi, radikalisme, terorisme, serta ujaran kebencian. 

Selain peran serta Ormas (Organisasi Masyarakat) sangat dibutuhkan untuk turut serta ambil bagian dalam upaya mencegah dan memerangi paham-paham radikalisme, mengingat salah satu tujuan utama suatu organisasi masyarakat diantaranya adalah untuk menjaga keutuhan NKRI, serta Ormas diwajibkan mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan organisasinya.

Di Wilayah Yogyakarta khususnya wilayah Kabupaten Sleman terdapat organisasi masyarakat PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) cabang Sleman pusat Madiun, Ormas tersebut berkembang cukup pesat dan sampai dengan saat ini tercatan mempunyai ribuan warga (anggota) yang terdiri mulai dari remaja sampai dengan orang tua.

PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) cabang Sleman pusat Madiun Meskipun bukan merupakan organisasi dengan latar belakang Agama, namun dengan jumlah anggota yang cukup banyak khususnya dikalangan anak muda diharapkan mampu membantu pencegahan peredaran paham terorisme, radikalisme dan intoleransi.

Melalui ketuanya Bpk Parwoto, PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) cabang Sleman menyatakan siap membantu pemerintah dalam menjaga keamanan dan keutuhan NKRI dari berbagai ancaman termasuk paham radikalisme. “PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) cabang Sleman selalu siap apabila Negara memanggil untuk senantiasa membantu menjaga NKRI dari segala ancaman” Ujar Bpk Parwoto.

Dengan adanya peran serta organisasi masyarakat seperti yang ditunjukkan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) cabang Sleman tersebut, upaya pemerintah dalam memerangi terorisme dan radikalisme akan semakin kuat dan sekaligus mempersempit ruang gerak kelompok-kelompok radikal di wilayah NKRI.