Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi DIY dengan memiliki sebuah keistimewaan. Bukan hanya namanya saja yang istimewa melainkan juga wilayahnya, yang merupakan miniatur Indonesia dengan segudang masyarakat yang majemuk baik Ras, Suku dan Agama.

Banyak sekali organisasi – organisasi / Kelompok masyarakat yang ada di Kabupaten Sleman, mulai dari organisasi Kemahasiswaan, Masyarakat dan kelompok di Kabupaten Sleman, yang kritis terhadap kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak berpihak dan merugikan masyarakat yang tentunya dapat mempengaruhi situasi kamtibmas wilayah Kabupaten Sleman.

Baca Lainnya :

• YAYASAN GEMA SALAM SIAP MEMERANGI TERORISME DAN RADIKALISME0
• GRIB SIAP JAGA KONDUSIFITAS SLEMAN0
• RELAWAN CINTA DAMAI KABUPATEN SLEMAN SIAP MENJAGA KONDUSIFITAS SLEMAN0
• MASYARAKAT DENOKAN MINTA AUDENSI DENGAN PEMKAB SLEMAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DI TPST0
• LASKAR ASHABUL KAHFI SLEMAN BERKOMITMEN MENJAGA KAMTIBMAS KABUPATEN SLEMAN KONDUSIF0

Belum lama ini di beberapa wilayah Indonesia terdapat aksi kritis terhadap Pemerintah oleh kelompok maupun Organisasi Mahasiswa terkait terkait rencana aksi unjuk rasa adili Jokowi dan evaluasi 100 hari kepemimpinan Prabowo yang dapat mempengaruhi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesai. Mantan Presiden bapak Jokowi dianggap meninggalkan beban yang cukup berat yaitu hutang Negara untuk membangun infratrukstur salah satunya yaitu IKN (Ibu Kota Nusantara) serta Pemerintahan Prabowo dan Kabinet Merah-Putih yang dianggap belum berpihak terhadap rakyat.

Kegiatan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok Forum BEM DIY tersebut merupakan bentuk kekecewaan Mahasiswa dalam pemerintahan Preisden Jokowi yang dianggap melakukan pelanggaran Konstitusi dan moral Politik. Kelompok Forum BEM DIY juga merespon kinerja Pemerintahan Prabowo dan Kabinet Merah-Putih dalam 100 hari kerja. Dalam 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo dianggap mengambil kebijakan yang tidak pro-rakyat, salah satu contohnya kelangkaan LPG 5 kg, efesiensi anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran yaitu efesiensi di bidang kesehatan dan pendidikan. Forum BEM DIY juga mensoroti kebijakan Pemerintah terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap terburu buru dan memaksa dengan kondisi keuangan yang belum siap.

Menyikapi hal tersebut kelompok Forum BEM DIY dianggap serius dalam menanggapi permasalahan – permasalahan Pemerintahan Indonesia, Forum BEM DIY juga berencana untuk melakukan penyampaian pendapat di muka umum secara damai dan intelektual. Forum BEM DIY tentunya memiliki peran aktif terhadap kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat/merugikan rakyat.

Namun demikian, kelompok Forum BEM DIY bersedia membantu Polri dan bersama- sama dengan Pemerintah untuk turut serta menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Sleman